APBN & APBD

a. Dasar Hukum APBN

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bunyi pasal 23:

Ayat (1): Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ayat (2): Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

Ayat (3): “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

b. Struktur APBN

Secara garis besar struktur APBN adalah :

• Pendapatan negara dan hibah,
• Belanja negara,
• Keseimbangan primer,
• Surplus/defisit anggaran,
• Pembiayaan.

Struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang disebut I-account. Dalam beberapa hal, isi dari I-account sering disebut postur APBN. Beberapa faktor penentu postur APBN antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Negara         

Besaran pendapatan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

      Indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar makro ekonomi;

      Kebijakan pendapatan negara;

      Kebijakan pembangunan ekonomi;

      Perkembangan pemungutan pendapatan negara secara umum;

      Kondisi dan kebijakan lainnya.

Contohnya, target penerimaan negara dari SDA migas turut dipengaruhi oleh besaran asumsi lifting minyak bumi, lifting gas, ICP, dan asumsi nilai tukar. Target penerimaan perpajakan ditentukan oleh target inflasi serta kebijakan pemerintah terkait perpajakan seperti perubahan besaran pendapatan tidak kena pajak (PTKP), upaya ekstensifikasi peningkatan jumlah wajib pajak dan lainnya.

2. Penerimaan Perpajakan

Pendapatan Pajak Dalam Negeri

      Pendapatan pajak penghasilan (PPh)

      Pendapatan pajak pertambahan nilai dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah

      Pendapatan pajak bumi dan bangunan

      Pendapatan cukai

      Pendapatan pajak lainnya

  Pendapatan Pajak Internasional

      Pendapatan bea masuk

      Pendapatan bea keluar

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

 Penerimaan sumber daya alam

      Penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas)

      Penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi (SDA nonmigas)

Pendapatan bagian laba BUMN

      Pendapatan laba BUMN perbankan

      Pendapatan laba BUMN non perbankan

PNBP lainnya

      Pendapatan dari pengelolaan BMN

      Pendapatan jasa

      Pendapatan bunga

      Pendapatan kejaksaan dan peradilan dan hasil tindak pidana korupsi

      Pendapatan pendidikan

      Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi

      Pendapatan iuran dan denda

Pendapatan BLU

      Pendapatan jasa layanan umum

      Pendapatan hibah badan layanan umum

      Pendapatan hasil kerja sama BLU

      Pendapatan BLU lainnya

4. Belanja Negara

Besaran belanja negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

      Asumsi dasar makro ekonomi;

      Kebutuhan penyelenggaraan negara;

      Kebijakan pembangunan;

      Resiko (bencana alam, dampak krisis global)

      Kondisi dan kebijakan lainnya.

Contohnya, besaran belanja subsidi energi dipengaruhi oleh asumsi ICP, nilai tukar, serta target volume BBM bersubsidi.

Belanja Pemerintah Pusat

Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah :

      Fungsi Pelayanan Umum

      Fungsi Pertahanan

      Fungsi Ketertiban Dan Keamanan

      Fungsi Ekonomi

      Fungsi Lingkungan Hidup

      Fungsi Perumahan Dan Fasilitas Umum

      Fungsi Kesehatan

      Fungsi Pariwisata

      Fungsi Agama

      Fungsi Pendidikan

      Fungsi Perlindungan Sosial

Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis adalah :

      Belanja pegawai

      Belanja barang

      Belanja modal

      Pembayaran bunga utang

      Subsidi

      Belanja hibah

      Bantuan sosial

      Belanja lain-lain

Transfer ke Daerah

Rincian anggaran transfer ke daerah adalah :

•          Dana Perimbangan

      Dana Bagi Hasil

      Dana Alokasi Umum

      Dana Alokasi Khusus

      Dana Otonomi Khusus

•          Dana Otonomi Khusus

•          Dana Penyesuaian

5. Pembiayaan

Besaran pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

                  Asumsi dasar makro ekonomi;

                  Kebijakan pembiayaan;

                  Kondisi dan kebijakan lainnya.

Pembiayaan Dalam Negeri

Pembiayaan Dalam Negeri meliputi :

•          Pembiayaan perbankan dalam negeri

•          Pembiayaan nonperbankan dalam negeri :

      Hasil pengelolaan aset

      Surat berharga negara neto

      Pinjaman dalam negeri neto

      Dana investasi pemerintah

      Kewajiban penjaminan

Pembiayaan Luar Negeri

Pembiayaan Luar Negeri meliputi :

      Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek

      Penerusan pinjaman

      Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.

c. Asumsi Dasar Makro APBN

Asumsi dasar makro ekonomi sangat berpengaruh pada besaran komponen dalam struktur APBN. Asumsi dasar tersebut adalah :

                  Pertumbuhan ekonomi,

                  Inflasi,

                  Tingkat bunga SPN 3 bulan,

                  Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS,

                  Harga minyak

                  Produksi/lifting minyak

                  Lifting gas.

d. Siklus APBN

Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai pada saat anggaran negara mulai disusun sampai dengan perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang[1]. Ada 5 tahapan pokok dalam satu siklus APBN di Indonesia. Dari kelima tahapan itu, tahapan ke-2 (kedua) dan ke-5 (kelima) dilaksanakan bukan oleh pemerintah, yaitu masing-masing tahap kedua penetapan/persetujuan APBN dilaksanakan olehDPR (lembaga legislatif), dan tahap kelima pemeriksaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan tahapan lainnya dilaksanakan oleh pemerintah. Tahapan kegiatan dalam siklus APBN adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan penganggaran APBN

Tahapan ini dilakukan pada tahun sebelum anggaran tersebut dilaksanakan (APBN t-1) misal untuk APBN 2014 dilakukan pada tahun 2013 yang meliputi dua kegiatan yaitu, perencanaan dan penganggaran.

Tahap perencanaan dimulai dari:

      penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional

      Kementerian Negara/Lembaga (K/L) melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, menyusun rencana inisiatif baru dan indikasi kebutuhan anggaran

      Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan dan mengkaji usulan inisiatif baru berdasarkan prioritas pembangunan serta analisa pemenuhan kelayakan dan efisiensi indikasi kebutuhan dananya

      Pagu indikatif dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah ditetapkan;

      K/L menyusun rencana kerja (Renja);

      Pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) dilaksanakan antara K/L, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan;

      Rancangan awal RKP disempurnakan;

      RKP dibahas dalam pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dengan DPR; (9) RKP ditetapkan.

 Tahap penganggaran dimulai dari:

      Penyusunan kapasitas fiskal yang menjadi bahan penetapan pagu indikatif;

      Penetapan pagu indikatif (3) penetapan pagu anggaran K/L;

      Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-K/L);

      Penelaahan RKA-K/L sebagai bahan penyusunan nota keuangan dan rancangan undang-undang tentang APBN;

      Penyampaian Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan Rancangan UU tentang APBN kepada DPR.

2. Penetapan/Persetujuan APBN                                                                                

Kegiatan penetapan/persetujuan ini dilakukan pada APBN t-1, sekitar bulan Oktober-Desember. Kegiatan dalam tahap ini berupa pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-undang APBN serta penetapannya oleh DPR. Selanjutnya berdasarkan persetujuan DPR, Rancangan UU APBN ditetapkan menjadi UU APBN. Penetapan UU APBN ini diikuti dengan penetapan Keppres mengenai rincian APBN sebagai lampiran UU APBN dimaksud.

3. Pelaksanaan APBN

Jika tahapan kegiatan ke-1 dan ke-2 dilaksanakan pada APBN t-1, kegiatan pelaksanaan APBN dilaksanakan mulai 1 Januari - 31 Desember pada tahun berjalan (APBN t). Dengan kata lain, pelaksanaan tahun anggaran 2014 akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014 - 31 Desember 2014.Kegiatan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian/lembaga (K/L). K/L mengusulkan konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan Keppres mengenai rincian APBN dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan untuk disahkan. DIPA adalah alat untuk melaksanakan APBN. Berdasarkan DIPA inilah para pengelola anggaran K/L (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pembantu Pengguna Anggaran) melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai tugas dan fungsi instansinya.

4. Pelaporan dan Pencatatan APBN

Tahap pelaporan dan pencatatan APBN dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelaksanaan APBN, 1 Januari-31 Desember. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi, dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas, serta catatan atas laporan keuangan.

5. Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban APBN

Tahap terakhir siklus APBN adalah tahap pemeriksanaan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan berakhir (APBN t+1), sekitar bulan Januari - Juli. Contoh, jika APBN dilaksanakan tahun 2013, tahap pemeriksaan dan pertanggungjawabannya dilakukan pada tahun 2014. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Untuk pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaksanaan APBN secara keseluruhan selama satu tahun anggaran, Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

e. Fungsi APBN

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.

       Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

       Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.

       Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.

       Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.

       Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

       Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

  

f. Prinsip penyusunan APBN

Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga, yaitu:

       Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.

       Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.

       Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.

Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah:

       Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan.

       Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.

       Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

g. Azas Penyusunan APBN

APBN disusun dengan berdasarkan azas-azas:

       Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.

       Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.

       Penajaman prioritas pembangunan

       Menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang negara

 h. Daftar Ringkasan APBN

Tahun Anggaran		Pendapatan Negara		Belanja Negara		Surplus / Defisit
2015	APBN [2]	▲	Rp1.793,6 triliun	▲	Rp2.039,5 triliun	▲	Rp245,9 triliun
2014	APBN-P [3]	▼	Rp1.635,4 triliun	▲	Rp1.876,9 triliun	▲	Rp241,5 triliun
	APBN [4]	▲	Rp1.667,1 triliun	▲	Rp1.842,5 triliun	▼	Rp175,4 triliun
2013	APBN-P [5]	▼	Rp1.502,0 triliun	▲	Rp1.726,2 triliun	▲	Rp224,2 triliun
	APBN[6]	▲	Rp1.529,7 triliun	▲	Rp1.683,0 triliun	▼	Rp153,3 triliun
2012	APBN-P [7]	▲	Rp1.358,2 triliun	▲	Rp1.548,3 triliun	▲	Rp190,1 triliun
	APBN [8]	▲	Rp1.311,4 triliun	▲	Rp1.435,4 triliun	▼	Rp124,0 triliun
2011	APBN-P [9]	▲	Rp1.169,9 triliun	▲	Rp1.320,8 triliun	▲	Rp150,8 triliun
	APBN [10]	▲	Rp1.104,9 triliun	▲	Rp1.229,6 triliun	▼	Rp124,7 triliun
2010	APBN-P[11]	▲	Rp992,4 triliun	▲	Rp1.126,1 triliun	▲	Rp133,8 triliun
	APBN[12]	▲	Rp949,7 triliun	▲	Rp1.047,7 triliun	▼	Rp98,0 triliun
2009	APBN-P [13]	▼	Rp871,0 triliun	▼	Rp1.000,8 triliun	▲	Rp129,8 triliun
	APBN[14]	▲	Rp985,7 triliun	▲	Rp1.037,1 triliun	▼	Rp51,3 triliun
2008	APBN-P [15]	▲	Rp895,0 triliun	▲	Rp989,5 triliun	▲	Rp94,5 triliun
	APBN[16]	▲	Rp781,4 triliun	▲	Rp854,7 triliun	▲	Rp73,3 triliun

Keterangan :      Defisit

j. Dampak APBN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

APBN memiliki dampak yang sangat besar bagi perkembangan perkonomian masyarakat. Hal ini dirasakan oleh pegawai negeri yang kenaikan gajinya diatur melalui APBN. Jika ada kenaikan berarti kemampuan untuk memenuhi kebutuhan meningkat. Peningkatan ini akan berlanjut kepada peningkatan daya beli sehingga akan mempengaruhi pendapatan orang yang berhubungan dengan pegawai tersebut.

APBN juga dijadikan cermin khususnya oleh para pengusaha untuk membaca dan meramalkan perekonomian di masa mendatang. Dari APBN dapat kita ketahui prioritas apa yang sedang mendapatkan penekanan dari pemerintah. Angka yang tertulis dapat dijadikan bahan untuk menganalisis dan meramalkan kegiatan yang akan dilakukan.

APBN dapat menggambarkan distribusi pendapatan karena di masing-masing sektor dana sudah dialokasikan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, akan terasa dampak yang dapat dirasakan oleh seluruh komponen bangsa (penyelenggaraan negara baik pusat maupun daerah), dan masyarakat termasuk dunia usaha. Misalnya, subsidi BBM yang dirasakan semakin membebani APBN sehingga diambillah kebijakan penggantian subsidi BBM dengan dana kompensasi subsidi bagi rakyat; kebijakan ini berpengaruh bagi dunia usaha yang berarti biaya produksi meningkat sehingga memengaruhi tingkat harga di pasar. Begitu pula sebaliknya, apabila subsidi diberikan maka akan menurunkan tingkat harga.

APBN akan memengaruhi rencana-rencana sektor swasta dan meyakinkan lembaga-lembaga lain mengenai apa yang akan ditempuh oleh Negara yang bersangkutan di masa mendatang, serta bagi pemerintah akan lebih efisien dalam mengambil keputusan mendatang. Asumsi-asumsi tentang PDB (Produk Domestik Bruto), pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar (Rp/US dolar), harga minyak dunia, dan lain-lain yang digunakan di dalam APBN merupakan salah satu pertimbangan bagi para investor untuk menanamkan modalnya atau menutup usahanya.

APBN juga berpengaruh bagi bidang perdagangan internasional (ekspor– impor). Misalnya, tarif pajak ekspor yang tinggi akan mengurangi produktivitas eksportir, sebaliknya jika tarif pajak bea masuk diturunkan maka importir akan menambah impornya, dan akan mengurangi impor bila bea masuknya tinggi. Kebijakan pengaturan tarif ini dilakukan pemerintah untuk mengamankan pemenuhan kebutuhan nasional akan barang dan jasa, dan untuk melindungi kepentingan produsen dalam negeri, serta untuk mengamankan neraca perdagangan internasional.

APBN dapat digunakan sebagai alat politik fiskal. Pengeluaran pemerintah dapat memiliki pengaruh yang bersifat memperbesar pendapatan nasional, tetapi penerimaan pemerintah dapat bersifat mengurangi pendapatan nasional. Pengaruh pengeluaran pemerintah dapat bersifat mengurangi pendapatan nasional tergantung pada jenis pengeluarannya, sedangkan untuk penerimaan pemerintah pengaruhnya tergantung pada jenis sumber penerimaan itu.

Pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah yang bersifat memperkecil pendapatan nasional dibanding dengan pinjaman negara, dan pinjaman Negara lebih bersifat memperkecil pendapatan dibanding dengan pencetakan uang baru sebagai sumber penerimaan negara. Untuk mengatasi pengaruh buruk maka timbullah gagasan untuk dengan sengaja mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan guna mencapai kestabilan ekonomi. Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah inilah yang disebut dengan kebijakan fiskal atau fiscal polytic.

a. Pengertian APBD

APBD adalah suatu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Seperti halnya dengan APBN, rencana APBD diajukan setiap tahun oleh pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas dan kemudian disahkan sebagai peraturan daerah.

b. Dasar Hukum Keuangan daerah dan APBD

Dasar hukum dalam penyelenggaraan keuangan daerah dan pembuatan APBD adalah sebagai berikut:

·       UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.

·       UU No. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

·       PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

·       Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan, dan penghitungan APBD.

 c. Cara Penyusunan APBD

APBD disusun melalui beberapa tahap kegiatan. Kegiatan tersebut, antara lain, sebagai berikut.

·       Pemerintah Daerah menyusun Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

·       Pemerintah Daerah mengajukan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Dalam pembahasan ini pihak Pemerintah Daerah (Eksekutif) dilakukan oleh Tim Anggaran Eksekutif yang beranggotakan Sekretaris Daerah, BAPPEDA, dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu, sedangkan DPRD dilakukan oleh Panitia Anggaran yang anggotanya terdiri atas tiap fraksi-fraksi.

·       RAPBD yang telah disetujui DPRD disahkan menjadi APBD melalui Peraturan Daerah untuk dilaksanakan.